ARUSNEWS.INFO | SEBA-SEBA — Polemik di kawasan Seba-Seba, Kecamatan Towuti, Kabupaten Luwu Timur, Sulawesi Selatan, kembali menjadi sorotan setelah beredar sejumlah rekaman dan dokumentasi yang memunculkan pertanyaan mengenai keterlibatan aparat keamanan serta dasar penugasan personel lintas wilayah.
Lokasi yang disebut dalam rangkaian peristiwa berada di kawasan perbatasan dengan Desa Ululere, Kecamatan Bungku Timur, Kabupaten Morowali, Sulawesi Tengah. Secara kewilayahan, Polres Luwu Timur berada dalam jajaran Polda Sulawesi Selatan, sedangkan Polres Morowali berada di bawah Polda Sulawesi Tengah.
12 SEPTEMBER: REKAMAN “PEMBUKAAN”
Pada 12 September 2026, beredar rekaman yang diatribusikan kepada Iptu Muh. Syaiful. Dalam rekaman terdengar imbauan agar tidak terjadi benturan, disusul penyebutan Buser, Brimob/Sekuriti dan Polda yang disebut siap melakukan “pembukaan”.
Pada tanggal yang sama, masyarakat menyebut adanya tindakan terhadap area aksi yang terdapat Merah Putih, umbul-umbul dan bambu runcing.
Informasi tersebut memunculkan sejumlah pertanyaan: siapa yang memberikan perintah, siapa pelaksana di lapangan, apa dasar hukumnya dan apa yang dimaksud dengan “pembukaan”?
Permintaan klarifikasi kemudian diarahkan pada delapan hal, termasuk keterlibatan personel, surat tugas, pemberi perintah, penggunaan kekuatan dan koordinasi lintas wilayah.
18 SEPTEMBER: POLISI, TNI DAN KEAMANAN PERUSAHAAN
Pada 18 September, beredar dokumentasi yang memperlihatkan unsur Polri, TNI dan keamanan perusahaan berada dalam satu forum di kawasan kegiatan pertambangan.
Kehadiran bersama tidak otomatis menunjukkan pelanggaran atau keberpihakan. Namun konteks pertemuan tetap perlu dijelaskan, termasuk siapa yang menginisiasi, agenda, peserta dan kapasitas masing-masing pihak.
21 SEPTEMBER: REKAMAN “POLISI VALE”
Pada 21 September sekitar pukul 01.23 WITA, beredar rekaman lain.
Terdengar pertanyaan:
> **“Apakah kita itu polisi rakyat?”**
Kemudian terdengar:
> **“Polisi Vale, polisi rakyat juga di tengah-tengahnya.”**
Dalam bagian lain:
> **“Kita itu polisi rakyat… ditugaskan untuk pengamanan PT Vale.”**
Istilah “Polisi Vale” bukan nomenklatur resmi Polri. Pernyataan tersebut merupakan bagian dari rekaman yang beredar dan masih memerlukan verifikasi mengenai identitas pembicara, keaslian serta konteks percakapan.
Jika benar terdapat penugasan pengamanan PT Vale, pertanyaan berikutnya adalah siapa yang menerbitkan surat tugas, siapa yang meminta, apa objek pengamanan dan bagaimana koordinasinya dengan Polres Luwu Timur serta Polda Sulawesi Selatan.
PERSOALAN BUKAN SEKADAR “BOLEH ATAU TIDAK”
Polri merupakan institusi nasional sehingga keberadaan personel dari satu wilayah di wilayah lain tidak otomatis berarti pelanggaran kewenangan.
Namun, apabila personel Polres Morowali ditugaskan di lokasi yang disebut berada di Towuti, maka dasar penugasannya perlu dapat dipertanggungjawabkan.
Publik berhak mengetahui surat perintah, pemberi perintah, pihak yang meminta bantuan, objek pengamanan, koordinasi lintas Polda serta rantai komando di lapangan.
KLAIM TANAH ADAT DAN AKTIVITAS PERTAMBANGAN
Di sisi lain, masyarakat mengklaim lahan tersebut sebagai tanah adat yang dikelola turun-temurun. Masyarakat juga menyebut adanya tanaman yang ditebang serta tanah yang digali atau dikeruk.
Keterangan tersebut masih merupakan klaim yang memerlukan verifikasi.
Apabila perusahaan memiliki dasar perizinan, dokumen seperti peta, koordinat, batas wilayah dan dasar penggunaan kawasan menjadi penting untuk diperiksa. Demikian pula bukti penguasaan atau klaim hak masyarakat perlu diuji berdasarkan dokumen dan fakta lapangan.
Rangkaian persoalan tersebut pada akhirnya mengarah pada satu kebutuhan: kepastian hukum dan keterbukaan dokumen.
Siapa memerintah siapa? Berdasarkan surat apa? Untuk tugas apa? Dan siapa yang bertanggung jawab?
Redaksi menempatkan informasi yang belum terverifikasi sebagai dugaan atau klaim, bukan kesimpulan. Hak jawab dan klarifikasi terbuka bagi Polri, PT Vale, TNI, pemerintah daerah, masyarakat dan pihak terkait lainnya.